MEDIATODAY.ID — Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian menyatakan dukungannya terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto menggratiskan pendidikan negeri dari SD hingga perguruan tinggi. Dukungan itu disertai catatan agar kualitas layanan, kesejahteraan dosen, dan kesiapan anggaran tetap menjadi pertimbangan utama sebelum kebijakan diberlakukan.
Lalu Hadrian menegaskan pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Menurutnya, biaya tidak boleh menjadi penghalang bagi anak-anak Indonesia untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas.
"Kami tentu menyambut baik dan mendukung komitmen Presiden untuk memperluas akses pendidikan gratis di satuan pendidikan negeri, termasuk sampai perguruan tinggi negeri," kata Hadrian kepada wartawan, Minggu (20/9/2026).
Pernyataan itu merespons pidato Prabowo dalam sambutannya di HUT ke-28 PAN di JCC, Jakarta, Jumat (18/9). Presiden menyebut biaya pendidikan negeri dari SD, SMP, SMA, hingga universitas negeri harus digratiskan.
Skema PTN Gratis Dinilai Mungkin, tapi Harus Matang
Hadrian berpandangan skema pendidikan gratis di PTN sangat mungkin didorong. Namun ia meminta pemerintah menyiapkannya secara matang, terutama soal pembiayaan setelah UKT tidak lagi dibebankan ke mahasiswa.
Ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak justru menurunkan kualitas layanan, kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan, riset, maupun operasional kampus.
"Perlu ada perhitungan yang komprehensif mengenai berapa kebutuhan anggarannya, bagaimana mekanisme pembiayaan PTN setelah UKT tidak lagi dibebankan kepada mahasiswa," tuturnya.
Anggaran Pendidikan Rp 819,44 Triliun Belum Tentu Bisa Langsung Dipakai
Soal pendanaan, Hadrian menyoroti alokasi pendidikan dalam RAPBN 2027 yang direncanakan sekitar Rp 819,44 triliun. Angka itu tersebar di berbagai kementerian, lembaga, dan transfer ke daerah.
Kondisi tersebut, menurutnya, membuat dana tidak seluruhnya bisa langsung dialokasikan untuk membiayai pendidikan gratis di PTN. Ia juga menilai alokasi Kemdiktisaintek masih membutuhkan penguatan untuk beasiswa dan peningkatan mutu tridharma.
"Jadi prinsipnya kami mendukung arah kebijakannya. Namun implementasinya harus terukur, dan berbasis kemampuan fiskal negara," ucap Hadrian.
DPR Siap Kawal, Minta Dibahas di Ratas
Hadrian berharap persiapan kebijakan sekolah gratis dibahas pemerintah dalam rapat terbatas bersama Presiden. DPR, katanya, siap mengawal agar kebijakan ini benar-benar memperluas akses pendidikan sekaligus menjaga mutu pendidikan tinggi.
"Jangan hanya gratis dalam pengertian tidak membayar UKT, tetapi negara juga harus memastikan biaya operasional PTN, kualitas pembelajaran, fasilitas, riset, dan kesejahteraan dosen tetap terjamin," pungkasnya.
Presiden Prabowo sebelumnya menyinggung sumber anggaran untuk mewujudkan pendidikan gratis. Ia menyebut dana yang dikorupsi harus dikembalikan dan digunakan untuk kepentingan rakyat.
