JAKARTA - Pemerataan pendidikan di Indonesia masih menjadi tantangan besar hingga kini. Banyak anak dari keluarga kurang mampu kesulitan melanjutkan sekolah karena terbatasnya biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari.

Program Indonesia Pintar (PIP) dan Tujuan Utamanya

Sebagai intervensi pemerintah, Program Indonesia Pintar (PIP) hadir untuk memastikan anak-anak dari keluarga miskin dan rentan tetap bisa bersekolah. Dana bantuan ini menanggung biaya personal pendidikan baik langsung maupun tidak langsung.

PIP membantu perlengkapan sekolah, seragam, dan ongkos transportasi agar siswa tidak terhambat menempuh pendidikan menengah. Program ini diharapkan mampu menekan angka putus sekolah dan meningkatkan akses pendidikan secara merata.

Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Pendidikan Anak

PKH dikenal sebagai bantuan sosial bersyarat yang menyasar kesehatan dan kesejahteraan sekaligus pendidikan anak-anak. Bantuan pendidikan diberikan bagi anak SD hingga SMA/sederajat yang terdaftar di sekolah formal atau pendidikan kesetaraan.

Syarat utama penerima PKH adalah tingkat kehadiran minimal 85 persen setiap bulan. Rincian bantuan pendidikan PKH per tahun antara lain SD/sederajat Rp900.000, SMP/sederajat Rp1.500.000, dan SMA/sederajat Rp2.000.000.

Dana PKH disalurkan bertahap melalui rekening yang ditentukan Kementerian Sosial. Program ini menjadi tulang punggung perlindungan sosial karena langsung menyasar keluarga yang membutuhkan.

Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) untuk Warga Ibu Kota

Bagi pelajar di DKI Jakarta, KJP Plus memberikan dukungan pendidikan yang komprehensif. Program ini mencakup dana rutin bulanan untuk SD hingga SMK, baik di sekolah negeri maupun swasta.

Rincian bantuan bulanan KJP Plus antara lain SD/MI/SDLB Rp250.000, SMP/MTs/SMPLB Rp300.000, SMA/MA/SMALB Rp420.000, dan SMK Rp450.000. Bantuan ini juga menanggung kebutuhan penunjang seperti alat tulis, seragam, dan kegiatan ekstrakurikuler.

Program KJP Plus dinilai efektif menekan angka putus sekolah di wilayah ibu kota. Siswa dari keluarga kurang mampu mendapat akses pendidikan lebih merata berkat dana rutin ini.

Bantuan Pendidikan dari Pemerintah Daerah

Selain program nasional, pemerintah daerah juga memiliki berbagai bentuk bantuan pendidikan. Mulai dari uang tunai, beasiswa prestasi, bantuan seragam dan buku, hingga subsidi transportasi sekolah.

Setiap daerah memiliki mekanisme dan kebijakan tersendiri. Orang tua dan siswa disarankan aktif memantau informasi dari dinas pendidikan setempat agar tidak ketinggalan pendaftaran.

Program CSR Perusahaan dan Lembaga Zakat

Sektor swasta melalui CSR juga berperan penting dalam pendidikan. Perusahaan menyediakan beasiswa tahunan, bantuan perlengkapan sekolah, bimbingan belajar, pelatihan keterampilan, dan bahkan beasiswa lanjut kuliah bagi siswa kurang mampu.

Lembaga zakat dan organisasi keagamaan turut mendukung pendidikan dengan program beasiswa penuh, subsidi sekolah, bantuan perlengkapan belajar, dan pembinaan karakter. Pendaftaran biasanya dibuka setiap tahun dengan seleksi administrasi dan survei kondisi ekonomi keluarga.

Pastikan Data Terdaftar di DTSEN

Satu hal penting sebelum mengakses bantuan pendidikan adalah memastikan data keluarga tercatat di DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional). Tanpa data valid dan mutakhir, peluang mendapatkan bantuan bisa hilang.

Masyarakat disarankan rutin memperbarui data melalui perangkat desa, kelurahan, atau dinas sosial setempat. Langkah ini memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap bisa mengakses program pendidikan secara optimal.