JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menata ulang skema program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan tujuan agar kelompok penerima bantuan menjadi lebih tepat sasaran sekaligus meminimalkan pemborosan kas negara.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari memaparkan ilustrasi mengenai kelompok sasaran yang sekiranya tidak mendesak untuk memperoleh alokasi MBG, contohnya para murid yang menempuh studi di sekolah elite lantaran mereka dipandang telah sanggup mencukupi keperluan nutrisi secara mandiri.
"Contoh gampang: SMA ya mungkin sudah tidak perlu diberikan lagi MBG, apalagi SMA-SMA yang favorit, yang uang sakunya anak-anaknya itu ada Rp100.000-Rp200.000 gitu ya, sekolah-sekolah yang high class gitu, itu tidak perlu lagi. Itu beberapa contoh, itu sudah akan berkurang sekitar 8 juta penerima manfaat," katanya di Kompleks Parlemen, Senin (15/6/2026).
BGN pun menempuh strategi alternatif dengan menyetop penyaluran makanan gratis serta menggelar pemeriksaan laporan keuangan pada dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sepanjang periode liburan sekolah.
Kendati demikian, muncul keraguan apakah perbaikan ini sanggup memulihkan sentimen positif publik, mengingat sebelumnya barisan masyarakat bersama organisasi mahasiswa mendesak agar program ini disetop total.
Berdasarkan analisis pengamat kebijakan publik sekaligus Guru Besar Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, langkah perbaikan yang dipimpin BGN saat ini berpeluang memulihkan sentimen positif publik secara bertahap, asalkan pengelolaan program dijalankan secara konsekuen.
"Tentu karena BGN ini lembaga negara, ya dia kaitannya dengan pelayanan publiknya. Kalau pelayanan publiknya apa baik, artinya ya konsisten, efektif, efisien, berkelanjutan, ya trust-nya mesti muncul," katanya kepada Bisnis, Selasa (23/6/2026).
Ia mengingatkan salah satu kunci utama untuk memulihkan sentimen positif masyarakat adalah memastikan tidak ada lagi insiden keracunan hidangan, lantaran problem tersebut bersentuhan langsung dengan reputasi BGN maupun pihak eksekutif.
Parameter ini juga memperlihatkan bahwa tata kelola MBG terbukti berjalan prima, sebab mutu serta keamanan makanan terproteksi dengan baik sehingga kasus keracunan nihil.
Menurut pandangannya, regulasi penajaman target sasaran (refocusing) penerima manfaat sudah sangat tepat diaplikasikan BGN agar MBG benar-benar disalurkan kepada kelompok anak yang mendambakannya.
Ia membeberkan contoh penerima bantuan di wilayah Jakarta yang mayoritas dihuni oleh siswa-siswi yang sejatinya sanggup mencukupi keperluan gizi tanpa bantuan makanan gratis, sehingga direkomendasikan untuk dievaluasi dari daftar penerima.
"Tepat, tepat. Misalnya ini kan satu refocusing kan. Jadi kebijakan refocusing itu artinya dia hanya diberikan kepada mereka yang memang membutuhkan," ucapnya.
Ia mengimbuhkan, penyaluran makanan gratis bakal jauh lebih efektif bilamana difokuskan pada sekolah-sekolah yang didominasi oleh pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau kelompok sasaran yang berada dalam kategori ekonomi miskin, miskin ekstrem, serta rentan miskin.
"Nah menurut saya ini yang tidak membutuhkan-membutuhkan itu dicoretin aja gitu. Dicoretin aja sebanyak mungkin kan. Karena itu kota-kota banyak sekali," tuturnya.
Meski begitu, ia memaklumi bahwa sebuah produk kebijakan publik tidak selamanya berjalan tanpa cela dan adakalanya memicu kekecewaan sebagian kalangan.
Ia juga menyatakan bahwa pembenahan yang dilaksanakan oleh BGN saat ini belum sepenuhnya membereskan akar kendala.
Namun di samping urusan distribusi makanan gratis, Trubus memaparkan bahwa penguatan aspek integritas di internal BGN mutlak diwujudkan, mengingat persoalan utama pada program MBG sebelumnya diwarnai oleh isu dugaan korupsi oleh jajaran pimpinan terdahulu.
"Tantangan paling berat BGN ini adalah ini integritas human resources-nya. Integritas SDM-nya. Ini yang harus harus ditekanin karena apa? Sumber persoalan ini kan masalah integritas, moral hazard di ini tadi dari SDM-nya kan," jelasnya.
Penegakan hukum yang tanpa pandang bulu dipandang mampu memulihkan sentimen positif publik. Ia menegaskan bahwa pembongkaran kasus idealnya tidak sekadar berpusat di Kejaksaan Agung (Kejagung), melainkan dapat dikerjakan oleh jajaran Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) guna mengaudit seluruh operasional dapur SPPG di pelbagai daerah.
Menurut analisisnya, terbuka peluang bahwa para pengelola dapur di daerah memiliki pola pelanggaran serupa, yaitu menjalankan kongkalikong dengan korporasi atau oknum tertentu.
"Itu bagian kepercayaan publik. Jadi, Kajati-Kajati itu itu harus menahan orang yang bermain di tingkat SPPG di bawah di daerah. Di dapur MBG juga banyak banget permainan tuh seperti apa pemasok-pemasok misalnya. Pemasok-pemasok bahan baku itu kan banyak yang main harga, main-main kualitas kan itu," urainya.
Ia pun berpesan agar aparat penegak hukum (APH) bertindak tegas membongkar penyimpangan tersebut supaya publik meyakini bahwa negara betul-betul berniat membenahi sistem program MBG.
Di sisi lain, ia mengusulkan agar para kepala daerah melangsungkan komunikasi publik secara prima supaya program makanan gratis ini bisa kembali mendapat tempat di hati masyarakat.
Berseberangan dengan pandangan Trubus, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Seira Tamara memandang serangkaian program perbaikan sistem yang digaungkan pihak eksekutif sama sekali tidak menyelesaikan akar masalah pada program MBG.
Dalam penilaiannya, publik bersama elemen masyarakat sipil sejak periode awal telah melayangkan pelbagai kritik tajam sekaligus membongkar indikasi penyelewengan dalam jalannya program dimaksud.
"Rasanya sulit bisa melihat bahwa publik justru sudah banyak memberi catatan dan ikut mengungkap berbagai pelanggaran di dalamnya. Harapan kami publik jg bisa lebih kritis melihat agenda perubahan yg saat ini kesannya memang tidak radikal dan esensial," kata Seira, Senin (23/6/2026).
Seira menandaskan, desakan dari pihak ICW hingga detik ini tidak bergeser, yakni meminta penghentian total program MBG.
Baginya, pelbagai polemik yang mencuat ke permukaan belakangan ini, termasuk pusaran kasus dugaan korupsi yang menyeret tiga pejabat teras Badan Gizi Nasional (BGN), justru kian menguatkan landasan desakan pembatalan tersebut.
Ia menguraikan, jauh sebelum bergulirnya perombakan pucuk pimpinan BGN serta ketetapan status tersangka pada sejumlah pejabat, barisan masyarakat sipil sudah menyuarakan pelbagai kecaman atas tata kelola MBG.
Pihak ICW sendiri, lanjutnya, sempat mempublikasikan laporan pada Desember 2025 yang membongkar praktik politik patronase dalam operasionalisasi program itu.
Berdasarkan analisis Seira, pelaksanaan program MBG telah melenceng dari visi fundamentalnya untuk mendongkrak kualitas nutrisi serta kesejahteraan penerima, melainkan beralih rupa menjadi proyek yang sarat akan benturan kepentingan.
Menilik data temuan ICW, didapati indikasi keterkaitan antara operasionalisasi MBG dengan deretan aktor politik, anggota parlemen, pejabat teras BGN, hingga elemen penegak hukum dan militer.
Bukan hanya itu, ICW pun telah melayangkan aduan dugaan penggelembungan dana (mark up) pada pengadaan sertifikasi halal proyek MBG kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Oleh sebab itu, ia menilai bermacam indikasi kebobrokan dalam pengelolaan program sesungguhnya telah lama terendus.
Seira mengimbuhkan, sembilan poin pembenahan yang dipaparkan oleh kepala BGN yang baru, seperti memfokuskan program pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta menitikberatkan pada aspek kualitas dibanding kuantitas, semestinya sudah diimplementasikan sejak awal mula program dicanangkan.
Kebijakan tersebut dinilai sangat terlambat lantaran baru digulirkan pasca-meledaknya kasus hukum yang menjerat para petinggi BGN.
"Siapa pun pemimpinnya dan seperti apa pun perubahan yang dilakukan di internal BGN, tidak akan berdampak signifikan apabila program ini sejak awal diperlakukan hanya sebagai proyek politik untuk mengakomodasi kepentingan para loyalis dan jejaring pendukung pemerintah," ujarnya.
Sementara itu, seorang warga asal Bekasi berusia 23 tahun, Aca, menganggap sangat berat bagi BGN untuk memulihkan rasa percaya masyarakat pasca-rentetan polemik mencuat, di mana isu korupsi menjadi hal yang paling disorot tajam.
"Karena dari kasus kasus yang ada, lalu ditambah perkara korupsi. Itu masyarakat semakin susah naro kepercayaan kalo MBG dapat berhasil," katanya.
Ia memberikan saran agar anggaran program MBG dialihkan untuk menyokong program prioritas di bidang edukasi atau kesehatan. Aca menilai kualitas hidangan yang didistribusikan sejauh ini juga masih jauh dari standar ekspektasi dan keperluan gizi.
Menurut pandangannya, pemerintah sewajarnya mengalokasikan perhatian yang lebih masif ke wilayah 3T yang lebih mendambakan intervensi program tersebut.
Berdasarkan penilaian Aca, pihak otoritas wajib meningkatkan aspek keterbukaan dalam tata kelola anggaran MBG, dimulai dari alur pendistribusian dana hingga menyentuh tangan penerima manfaat.
"Kami butuh transparansi untuk program yang menggunakan dana sangat besar itu," tandasnya.
