JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan, pihaknya terus meningkatkan pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) guna menyokong agenda pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga.
“Kami memberikan perhatian khusus pada Infrastruktur Berbasis Masyarakat. Menurut kami, IBM ini sangat penting karena dampaknya paling dekat dan langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, baik dari sisi fisik maupun dari sisi ekonomi,” ujar Dody dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (18/06/2026).
Kementerian PU menyediakan anggaran senilai Rp1,65 triliun untuk pembangunan IBM, yang ditargetkan menyasar 4.127 titik lokasi di berbagai wilayah pada tahun 2027.
Program IBM tersebut meliputi 2.000 titik lokasi Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) di sektor Sumber Daya Air dengan anggaran Rp450 miliar. Sementara itu, 2.127 lokasi lainnya berada pada unit kegiatan Cipta Karya dengan pagu anggaran Rp1,2 triliun.
Kementerian PU memandang program IBM sebagai investasi strategis yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Berbagai program yang dijalankan tidak sekadar memperbaiki kualitas infrastruktur dasar, tetapi juga memicu pertumbuhan ekonomi daerah.
Program P3TGAI, contohnya, berfungsi dalam meningkatkan hasil pertanian melalui perbaikan jaringan irigasi. Sementara itu, program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) membantu penyediaan akses air bersih di desa-desa.
Di sisi lain, Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) serta Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) menunjang perbaikan kesehatan lingkungan lewat layanan sanitasi dan pengelolaan limbah.
Selain itu, Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) dan Pengembangan Kawasan Ekonomi (PKE) diharapkan mampu memperkuat kegiatan ekonomi wilayah.
Pembangunan jembatan gantung juga dianggap krusial untuk membuka aksesibilitas bagi warga di pelosok, termasuk bagi pelajar, petani, serta masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan konektivitas.
“Dengan dukungan Komisi V DPR, Kementerian Pekerjaan Umum berkomitmen untuk tetap menjaga agar setiap rupiah APBN dikelola dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Menghasilkan output dan outcome pekerjaan pembangunan yang sesuai mutu dan kualitas ditingkatkan, tertib dalam pertanggungjawabannya, serta memberikan manfaat nyata bagi ketahanan air, konektivitas wilayah, layanan dasar, dan penyediaan prasarana publik yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat Indonesia,” kata Dody.
Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan pembangunan tidak hanya bertumpu pada proyek-proyek skala besar, tetapi juga menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat hingga tingkat desa dan daerah terpencil.
