Jakarta - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa berdasarkan kalkulasi dan perbaikan tata kelola, kebutuhan anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan mengalami penurunan.
"Bukan pemangkasan ya, tapi dari hasil perhitungan, kami meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari Program MBG ini, maka kami meminta waktu untuk menghitung dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) maupun Badan Gizi Nasional (BGN). Jadi, dari proses penataan nanti akan bisa kami hitung dengan lebih cermat sesungguhnya anggaran yang dibutuhkan untuk Program MBG ini totalnya menjadi berapa," ujarnya saat ditemui usai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), Jakarta, Kamis (10/06/2026).
Sejauh ini, anggaran MBG tahun 2026 telah ditetapkan sebesar Rp268 triliun. Mensesneg menegaskan bahwa pemerintah telah menyepakati langkah penataan menyeluruh terhadap program tersebut, dengan target penyelesaian dalam satu bulan mendatang.
"Kalau bicaranya waktu, tentu secepat-cepatnya karena memang kan sebetulnya ada klaster-klaster permasalahan. Jadi, yang sebagian besar kan berjalan sesuai dengan mekanisme dan standar operasional prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan, jadi itu jalan terus. Nah, ada klaster-klaster yang memang harus kami tata ulang dan benahi, termasuk untuk kami segera prioritaskan juga di daerah yang tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk bisa secepatnya mendapatkan manfaat dari Program MBG ini," jelasnya.
Prasetyo menambahkan bahwa pemerintah berupaya memperluas jangkauan penerima manfaat MBG kepada kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) dalam dua pekan ke depan.
Dalam proses penataan tersebut, pemerintah turut melakukan refocusing daftar penerima manfaat, termasuk mengurangi distribusi ke sekolah-sekolah yang berdasarkan data dan standar prioritas tidak memenuhi kriteria penyaluran MBG.
"Kemudian akan terjadi apa yang disebut dengan kesepakatan, atau sekolah apakah termasuk layak atau prioritas untuk menerima MBG atau tidak, kan begitu karena memang sejak awal standar operasional prosedurnya seperti itu," kata Prasetyo.
Di sisi lain, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkap adanya penambahan 6.877 titik Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) yang berpotensi menyebabkan inefisiensi hingga Rp12 triliun per tahun.
"Rencana awal titik itu 21 ribu, tetapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Ada membengkak 6.877 titik," ujar Zulhas.
Ia menambahkan, pembengkakan titik SPPG juga terjadi di wilayah 3T, dari target awal 2 ribu titik menjadi 8.617 titik. "Perlu penataan yang menyeluruh oleh Kepala BGN dan manajemen yang baru untuk membenahi program yang sangat penting," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang menyampaikan pihaknya telah menempuh langkah efisiensi agar program tetap berjalan tanpa membebani keuangan negara, sekaligus menjaga target pemenuhan gizi.
Langkah awal yang diambil adalah moratorium pembukaan titik dapur baru, sembari menata ulang 27.877 titik dapur yang ada saat ini guna menyesuaikan kapasitas dengan jumlah penerima di tiap wilayah.
