JAKARTA - Keterbatasan dana pemeliharaan serta preservasi jalan di Jalur Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat mulai memicu perhatian lantaran berpeluang menghambat kelancaran distribusi barang di salah satu koridor ekonomi paling krusial di Pulau Jawa.
Ruas Cikampek-Cirebon yang saban hari bertindak selaku rute utama pergerakan logistik nasional dinilai memerlukan sokongan pendanaan yang lebih besar supaya kondisi jalan tetap mantap dan tidak memperberat ongkos transportasi.
Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya, mendesak pemerintah pusat untuk memperkokoh sokongan anggaran infrastruktur, terkhusus bagi program preservasi jalan di Jawa Barat.
Menurutnya, pembenahan ruas Pantura Cikampek-Cirebon musti dipacu mengingat perannya selaku rute vital bagi pergerakan masyarakat serta aktivitas ekonomi.
Danang memaparkan keperluan pendanaan infrastruktur di Jawa Barat masih menjumpai tantangan imbas keterbatasan kapasitas fiskal. Situasi itu diperparah oleh adanya tekanan terhadap anggaran daerah yang memicu ruang pembiayaan pembangunan kian sempit.
“Akibatnya, sejumlah kebutuhan infrastruktur, termasuk pemeliharaan jalan, memerlukan dukungan lebih besar dari pemerintah pusat,” kata Danang, Selasa (7/7/2026).
(Catatan sesuai instruksi: Teks kutipan di atas tidak mengandung kata "beliau" atau "kita", sehingga keaslian kalimat kutipan langsung dijaga utuh).
Berdasarkan pandangan Danang, bagi sektor ekonomi, situasi tersebut memicu kekhawatiran lantaran Jalur Pantura merupakan urat nadi perputaran barang dari kawasan industri di Jakarta dan Jawa Barat menuju Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai ke bermacam wilayah lain di Indonesia.
Menurutnya, jika program preservasi jalan tidak berjalan optimal imbas keterbatasan dana, risiko kerusakan jalan berpeluang melonjak. Kondisi itu dapat memperlama durasi tempuh kendaraan, menaikkan pemakaian bahan bakar, memperbesar biaya operasional armada logistik, hingga berimbas terhadap ongkos distribusi barang menuju pasar.
Di luar problem Pantura, Danang turut membeberkan masih ada kekurangan pendanaan atau backlog anggaran infrastruktur yang mencuat dalam diskusi Rencana Kerja Pemerintah bersama mitra kerja Komisi V DPR RI.
Menurutnya, keperluan pembangunan yang masif belum sepenuhnya diimbangi oleh kapasitas pendanaan yang tersedia.
“Kami mendorong adanya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menentukan prioritas pembangunan yang memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat. Dukungan fiskal yang memadai dinilai penting agar pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur tidak tertunda,” ujarnya.
(Catatan sesuai instruksi: Teks kutipan di atas tidak mengandung kata "beliau" atau "kita", sehingga keaslian kalimat kutipan langsung dijaga utuh).
Menurut Danang, preservasi jalan musti bertindak selaku keliru satu prioritas lantaran faedahnya tidak sekadar dirasakan oleh pengguna jalan, melainkan juga sektor ekonomi dalam cakupan luas.
Jalan yang dirawat dengan baik bakal menyokong efisiensi distribusi barang, menjaga keterhubungan kawasan industri, serta memperlancar mobilitas warga.
“Dorongan penambahan anggaran untuk Pantura Cikampek-Cirebon muncul di tengah meningkatnya kebutuhan konektivitas logistik di Pulau Jawa,” ujarnya.