JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan pembangunan sekitar 40.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dapat diselesaikan dalam waktu dekat sehingga mulai berfungsi pada Oktober 2026 demi menstimulus roda ekonomi pedesaan di seantero Nusantara.
"Sekarang fokus kami selesaikan. Saya sudah rapat dengan badan dan seluruh kementerian terkait, fokus tahun ini untuk 40.000. Bahkan bisa sampai 36.000 lebih. Tapi, kami kemungkinan cadangkan sampai 40.000 tahun ini," ujar Zulhas kepada wartawan seusai menghadiri Pelantikan dan Rapat Koordinasi APDESI se-Sulawesi Selatan di Balai Prajurit Jenderal TNI M Yusuf, Makassar, dikutip dari Antara Sabtu (4/7/2026).
Zulhas memberikan penegasan bahwa pihak pemerintah mengarahkan konsentrasi untuk menuntaskan pendirian KDMP sampai dengan September 2026, agar saat memasuki bulan Oktober wadah koperasi tersebut sudah siap beroperasi dan melayani warga.
"Fokus biar jalan, biar bagus, nanti tahun depan, kami lihat perkembangan seperti apa," ujarnya saat merespons penyesuaian target KDMP dari rencana awal sebanyak 80.000 koperasi.
Dalam pemaparannya di hadapan para kepala desa, Zulhas menjelaskan jika beragam instrumen program bantuan dari pemerintah ke depannya akan dialokasikan satu pintu melalui KDMP supaya berjalan lebih terpadu.
Ragam bantuan dimaksud mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga pemenuhan bermacam-macam kebutuhan harian publik.
"Nanti PKH, bantuan alsintan dan semua kebutuhan pemerintah didrop ke kopdes. Dari kopdes membagikan ke masyarakat. Ada juga bayar listrik, telepon nanti bisa di kopdes. Yang subsidi pupuk, gas juga dijual di kopdes," ujarnya.
Bukan sekadar berperan menjadi lokasi penyaluran logistik dan jasa layanan, KDMP turut dirancang untuk memegang peran sebagai offtaker atau penyerap langsung komoditas pertanian serta perkebunan milik warga setempat.
Lewat skema ini, pemerintah berupaya memastikan kelompok petani serta nelayan berkesempatan mendulang harga jual yang memadai.
Pada kesempatan berbeda, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman mengutarakan bahwa teknis pelaksanaan operasional KDMP sejauh ini masih menanti instruksi resmi dari pemerintah pusat, termasuk yang berkaitan dengan kuota jumlah koperasi yang bakal diaktifkan.
"Kami tunggu arahan kementerian, semua diatur dan terpusat. Penetapan jumlah, pengurangan KDMP itu harus aturan pusat. Kami tunggu kriteria, bagaimana mengurangi itu, nanti kami lakukan sesuai arahan," ujarnya.
Guna menyokong aktivitas operasional KDMP kelak, struktur kepengurusan koperasi yang menjangkau 24 kabupaten/kota di wilayah Sulawesi Selatan kini telah dibentuk dengan melibatkan sebanyak 3.059 pengurus.