JAKARTA - Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq memastikan bahwa pihak otoritas terus memantapkan ketahanan pangan nasional lewat akselerasi hasil panen domestik serta jaminan kesejahteraan kaum tani demi menekan angka ketergantungan pada pasokan luar negeri sekaligus mengawal kedaulatan pangan secara konsisten.
"Saat ini pemerintahan Presiden Prabowo Subianto secara bertahap membangun basis produksi berbagai komoditas pangan yang sebelumnya bergantung pada impor," kata Hanif dalam keterangan di Jakarta, Kamis (02/06/2026).
Pernyataan itu disampaikan olehnya setelah mengikuti agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di kota Medan, Sumatera Utara, Rabu (1/7).
Hanif mengimbau agar stabilitas pangan nasional tidak dihadapkan pada dilema produk impor yang dihargai lebih murah. Negara Indonesia dinilai tidak boleh terus terjebak dalam pusaran ketergantungan impor pangan sebab hal itu berisiko melemahkan kedaulatan negara.
“Kita di dalam bicara ketahanan pangan harus berpihak kepada masyarakat kita. Kita jangan kemudian membentur-benturkan antara murahnya harga di luar dengan tidak murahnya harga di kita,” ujarnya.
Baca juga: Mentan: Swasembada pangan kokoh seiring produksi beras 25,28 juta ton Baca juga: Zulhas sebut pemerintah fokus swasembada protein ikan
Menurut penilaian Hanif, perbincangan mengenai ketahanan pangan selama ini kerap kali dikaitkan dengan opsi impor yang dipandang memiliki efisiensi biaya lebih tinggi, sehingga memicu ketergantungan yang akut pada pasokan negara luar.
Ia berpendapat bahwa asumsi semacam itu berpeluang membatasi produktivitas ragam komoditas pangan lokal lantaran kebutuhan masyarakat justru lebih masif dipasok lewat jalur impor.
Oleh karena itu, jajaran kabinet di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto secara berkesinambungan memperkokoh sektor hulu produksi pangan guna menekan impor dan menggapai kemandirian pangan jangka panjang.
“Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi yang tidak boleh ditawar saat ini,” ujar Hanif.
Demi menciptakan stabilitas pangan yang berkesinambungan, pemerintah menaruh perhatian besar pada para pelaku utama di rantai produksi. Taraf hidup petani, sebagai contoh, dilindungi lewat penataan regulasi harga beli yang kompetitif supaya mereka senantiasa termotivasi untuk bertani.
Pihak otoritas melalui Perum Bulog selaku BUMN di sektor pangan menyerap Gabah Kering Panen (GKP) dari kalangan petani pada tingkat harga Rp6.500 per kilogram untuk mengamankan tingkat pendapatan mereka sekaligus memacu angka produksi nasional.
Proses penyerapan ini bertujuan untuk mengamankan cadangan beras pemerintah, yang mana volumenya saat ini sudah menyentuh 5,1 juta ton.
Nilai beli tersebut merupakan bentuk penyesuaian naik dari Harga Pembelian Pemerintah (HPP) terdahulu yang dipatok sebesar Rp5.500 per kilogram untuk kadar air 14 persen, selaras dengan langkah strategis Presiden Prabowo dalam menaikkan kesejahteraan petani serta memperkokoh ketahanan pangan.
“Mohon maaf, kalau petaninya tidak kemudian mengusahakan pertaniannya, terus ketahanan pangan kami bagaimana membangunnya?,” tutur Hanif.
Di samping itu, pihak pemerintah pun menyalurkan stimulus untuk sejumlah elemen pendukung sektor pertanian. Salah satu langkahnya diwujudkan dalam bentuk pemberian potongan harga sebesar 20 persen bagi alokasi pupuk bersubsidi.
Pemerintah melalui Kementerian Pertanian juga mendistribusikan bermacam-macam instrumen bantuan krusial bagi peningkatan hasil tani, meliputi penyediaan benih berkualitas unggul, serta penyaluran alat dan mesin pertanian (alsintan) berupa traktor, mesin penanam, hingga sarana pemanen otomatis.
Langkah lainnya mencakup pengerjaan perbaikan saluran irigasi, pembukaan akses permodalan usaha tani dengan tingkat suku bunga yang kompetitif, hingga pemberian bimbingan teknis yang berkelanjutan oleh petugas penyuluh di lapangan.
“Kita di dalam bicara ketahanan pangan harus berpihak kepada masyarakat kita,” ucap Hanif.