JAKARTA - Pemerintah masih terus mencermati perkembangan implementasi kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran sebelum memprediksi pengaruhnya terhadap harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi di tanah air.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa penurunan harga minyak dunia pascameratanya konflik di Timur Tengah tidak bisa langsung diartikan sebagai penyesuaian harga BBM domestik.
Menurutnya, pemerintah akan mengamati realisasi perjanjian tersebut, termasuk dampaknya terhadap kelancaran jalur perdagangan energi melalui Selat Hormuz.
"Pertama kan penandatanganan harapannya besok betul-betul bisa dilaksanakan. Dengan kembali terbukanya Selat Hormuz kan kami baru lihat penyesuaian terhadap harga lagi," ujar Airlangga di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Ia menegaskan bahwa perubahan harga energi tidak terjadi secara otomatis akibat kesepakatan geopolitik. Pemerintah perlu memantau implementasi perdamaian dan pengaruhnya terhadap stabilitas pasokan minyak dunia.
"Ini kan tidak otomatis, kami lihat juga implementasi daripada perjanjian perdamaian," katanya.
Airlangga belum dapat memastikan kapan harga BBM nonsubsidi berpotensi turun karena proses penyesuaian harga juga dipengaruhi rantai pasok serta posisi pengadaan bahan bakar yang sudah berjalan.
"Ya barangnya sampai di mana kan kami lihat," ujarnya.
Pemerintah juga belum memberikan sinyal terkait kebijakan tambahan dan masih akan mengevaluasi berbagai perkembangan ke depan.
"Nanti kami lihat," kata Airlangga.
Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump telah menandatangani kesepakatan damai dengan Iran yang mencakup gencatan senjata dan pembukaan kembali Selat Hormuz.
Hal ini memicu penurunan harga minyak dunia, di mana minyak Brent turun 1,13% menjadi US$78,65 per barel dan WTI terkoreksi 1,26% ke level US$75,82 per barel.
Meski demikian, prospek perdamaian masih menyisakan ketidakpastian terkait kepatuhan terhadap isi perjanjian.