Jakarta - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus mengupayakan percepatan rehabilitasi serta rekonstruksi layanan pendidikan bagi satuan pendidikan yang terdampak bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatera.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan bahwa pemenuhan hak belajar peserta didik merupakan prioritas utama dalam setiap tahapan penanganan bencana.
Pihaknya terus mengupayakan pemulihan pembelajaran, revitalisasi dan relokasi sarana prasarana, penyediaan ruang kelas darurat, serta penyaluran bantuan bagi pendidik dan peserta didik yang terdampak.
“Tidak boleh ada anak Indonesia yang kehilangan hak belajarnya karena terdampak bencana. Karena itu, kami memastikan layanan pendidikan tetap berjalan sambil mempercepat pemulihan sarana dan prasarana agar peserta didik dapat belajar dengan aman dan nyaman,” ujar Mendikdasmen Mu’ti di Jakarta pada Kamis (18/06/2026).
Berdasarkan data per 9 Juni 2026, ia menyebutkan sebanyak 4.922 satuan pendidikan berbagai jenjang terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Walaupun demikian, seluruh satuan pendidikan telah kembali melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan tingkat keterlaksanaan mencapai 100 persen.
Dari total sekolah terdampak, lanjut Mu'ti, sebanyak 4.828 sekolah telah kembali belajar di sekolah asal, 52 sekolah menggunakan ruang kelas darurat, 35 sekolah masih memanfaatkan tenda, dan 7 sekolah menumpang di sekolah atau bangunan publik lainnya.
Pihaknya menargetkan pada tahun ajaran baru Juli 2026 tidak ada lagi sekolah yang melakukan kegiatan belajar di tenda.
“Fokus kami saat ini adalah memastikan seluruh peserta didik dapat belajar di ruang yang lebih layak. Karena itu, penyediaan ruang kelas darurat dan percepatan revitalisasi terus kami lakukan agar pada tahun ajaran baru tidak ada lagi sekolah yang belajar di tenda,” kata Mu'ti.
Ia menambahkan dari 4.922 sekolah terdampak, sebanyak 3.283 sekolah memperoleh bantuan revitalisasi, sementara 1.639 sekolah memerlukan dukungan sarana pendidikan.
Hingga saat ini, pihaknya mencatat sebanyak 3.119 sekolah telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan nilai total Rp3,001 triliun.
Dana tahap pertama telah tersalur kepada 3.034 sekolah senilai Rp2,050 triliun, sementara 86 sekolah masih dalam proses penyaluran senilai Rp41,7 miliar.
Kemendikdasmen juga mempercepat pembangunan 310 unit ruang kelas darurat yang tersebar di 88 satuan pendidikan.
Mu'ti menyebutkan sebanyak 171 unit telah selesai dan digunakan, 40 unit sedang dalam tahap konstruksi, dan sisanya dalam tahap perencanaan.
Selain itu, terdapat 97 satuan pendidikan yang harus direlokasi karena berada di kawasan yang dinilai tidak lagi aman untuk kegiatan belajar mengajar.