JAKARTA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan penjelasan terkait fluktuasi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dicemaskan bakal memengaruhi tarif moda transportasi massal Bus Trans Jatim yang beroperasi di area setempat.
Di daerah berbeda, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bakal melangsungkan penyelarasan terhadap tarif pada sejumlah trayek operasional transportasi massal TransJabodetabek dalam waktu dekat.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jatim Nyono membeberkan bahwa seluruh unit Bus Trans Jatim yang aktif saat ini memanfaatkan BBM bersubsidi jenis bio solar yang harga jualnya tidak ikut menanjak.
"[Untuk jenis BBM yang digunakan armada Bus Trans Jatim] pakai solar, bukan [Pertamina] Dex, solar biasa. Pakai [BBM solar] subsidi," tutur Nyono, Senin (15/6/2026).
Bus Trans Jatim melayani 7 koridor aktif di kawasan aglomerasi Gerbangkertasusila, yang mana sampai sekarang ini masih memberlakukan tarif jauh-dekat senilai Rp 5.000 bagi masyarakat umum, serta Rp 2.500 untuk kalangan santri dan murid sekolah. Karcis tersebut dapat dimanfaatkan sepanjang 2 jam tanpa perlu membayar kembali.
Ia menjamin hingga detik ini belum ada pergeseran tarif untuk transportasi publik, kendati sejumlah korporasi angkutan telah menyodorkan permohonan penyesuaian harga kepada pemerintah provinsi.
"Dari sisi angkutan umum belum ada penyesuaian tarif, tapi dari beberapa perusahaan sudah mengajukan penyesuaian. Kita menunggu dulu karena masih ada keputusan dari pemerintah pusat," ucapnya.
Lebih lanjut, Nyono mengklaim jika pemerintah daerah tidak mempunyai otoritas untuk menaikkan tarif transportasi umum imbas dari pergeseran harga BBM.
Menurut dia, pemerintah pusat mempunyai formulasi serta skema tersendiri lewat keputusan eskalasi demi menetapkan penyesuaian tarif angkutan umum.
"Di sana ada keputusan eskalasi. Kita tidak bisa memutuskan secara sepihak," tegasnya.
Nyono menjabarkan wewenang Dishub Jatim cuma sebatas pada tata kelola tarif angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) serta transportasi penyeberangan di dalam wilayah provinsi. Sedangkan untuk regulasi yang berorientasi nasional, menjadi ranah wewenang dari Kementerian Perhubungan.
Untuk saat ini, Nyono memastikan belum ada ketetapan berkaitan dengan kenaikan tarif angkutan AKDP ataupun transportasi penyeberangan.
"AKDP belum. Kita menunggu keputusan atau perintah dari [pemerintah] pusat," tegasnya.
Di samping itu, Dishub Jatim mengaku telah menggelar dialog bersama Organisasi Angkutan Darat (Organda) perihal dampak dari lonjakan harga BBM tersebut. Akan tetapi, pembicaraan masih berjalan secara terbatas lantaran menanti kepastian regulasi eskalasi dari pemerintah pusat.
"Kemarin sudah ada komunikasi dengan Organda, tapi tidak secara intensif karena kita menunggu kebijakan eskalasi. Kalau tidak ada kebijakan eskalasi, kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri," pungkasnya.
Diwartakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menandaskan tidak seluruh trayek Transjabodetabek bakal mendapati penyesuaian tarif.
"Jadi, saya ingin menjelaskan, karena sudah di beberapa media itu mengutipnya menurut saya tidak proper, terutama untuk Transjabodetabek, seakan-akan akan mengalami kenaikan Rp10.000 sampai dengan Rp15.000. Tidak semua Transjabodetabek itu akan mengalami kenaikan yang seperti itu," kata Pramono di Jakarta Barat, Kamis (11/6/2026).
Ia menyebutkan cuma rute-rute tertentu saja yang bakal mendapati penyelarasan tarif, keliru satunya yakni rute Blok M–Bandara Soekarno-Hatta. Meski begitu, Pramono belum merinci trayek ataupun besaran nominal tarif yang bakal diterapkan.
Namun, ia menjamin penyesuaian tarif tersebut tidak bakal membebani publik, baik bagi warga Jakarta ataupun wilayah penyangga di sekitarnya.
"Sekali lagi, bagi saya, yang paling penting bukan perubahan atau penyesuaian harga, tetapi membuat warga Jakarta lebih nyaman, lebih menikmati TransJabodetabek," ungkap Pramono.