Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan tidak bakal ada pengoperasian dapur baru untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama periode perbaikan manajemen.
“Penataan ini memang tidak ada yang baru dulu. Penataan dulu. Kami lagi membereskan internal dulu,” ujar Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, dalam konferensi pers Peningkatan Kualitas Layanan MBG dan SPPG Terpencil yang digelar di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis.
Zulhas memaparkan, sepanjang satu bulan ke depan, pemerintah bakal memfokuskan perhatian untuk membereskan bermacam-macam temuan supaya program ini dapat berjalan selaras dengan apa yang dicita-citakan.
Dalam jangka waktu satu bulan, Zulhas berkomitmen untuk mengatur serta membenahi lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sempat diperjualbelikan, memetakan sekolah-sekolah yang berhak menerima MBG, menyempurnakan standar kualitas dapur, sampai menjalankan validasi mengenai data laporan penerima manfaat dari MBG.
Zulhas membeberkan ada lonjakan mencapai 6.877 titik SPPG yang memicu timbulnya potensi pemborosan dana sebesar Rp12 triliun per tahun.
“Rencana awal titik itu 21 ribu, tetapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Ada membengkak 6.877 titik,” ujar Zulhas.
Bukan cuma itu, lonjakan lokasi SPPG pun terjadi di wilayah 3T yang semula dipatok sebanyak 2 ribu menjadi 8.617 titik.
“Perlu penataan yang menyeluruh oleh Kepala BGN dan manajemen yang baru untuk membenahi program yang sangat penting,” ujar Zulhas.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang menyampaikan pihak mereka tengah menempuh sejumlah strategi penghematan anggaran supaya pengerjaan program tidak memberatkan kas negara tanpa mengorbankan target pemenuhan nutrisi untuk para penerima manfaat.
Tindakan awal yang ditempuh yakni moratorium pendirian lokasi dan dapur baru. Sampai detik ini tercatat ada 27.877 titik dapur operasional merujuk pada virtual account yang bakal diatur ulang guna menakar keselarasan daya tampung layanan dengan total penerima manfaat di masing-masing area.
BGN, tutur dia, juga menyetop buat sementara waktu pendaftaran dapur baru dibarengi dengan pemetaan keperluan di pelbagai wilayah. Perbaikan tata letak ini dikerjakan lantaran penyebaran dapur untuk saat ini masih bertumpu di Pulau Jawa.
Tindakan selanjutnya yakni menjalankan refocusing penerima manfaat supaya penyaluran gizi lebih diprioritaskan bagi kelompok yang betul-betul membutuhkan.
Peninjauan dikerjakan terhadap kuantitas penerima manfaat yang sekarang ini terdata berkisar 63 juta orang.
Di samping itu, BGN pun bakal memperketat pengawasan mutu layanan. Di tahun 2026, titik berat program ditujukan pada penyempurnaan kualitas pengerjaan, bukan sekadar mengejar aspek kuantitas.
Peninjauan bakal dilaksanakan demi menjamin dapur yang aktif telah selaras dengan panduan teknis sekaligus mempunyai daya tampung layanan yang pas.
Nanik menambahkan program MBG adalah amanat yang wajib diselenggarakan secara optimal lantaran selain bertujuan memacu kualitas gizi generasi muda Indonesia, program ini juga diharap mampu menstimulasi roda perekonomian warga di lapisan bawah.