JAKARTA - Pemerintah memastikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus berjalan walau ada penundaan dalam persiapan pembangunan beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru.
Klarifikasi ini diberikan guna menjawab isu mengenai berhentinya penyaluran makanan bergizi di sejumlah sekolah.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, menyebutkan bahwa merujuk pada informasi dari Badan Gizi Nasional (BGN), program MBG yang sudah beroperasi tidak dihentikan.
"Sepengetahuan saya tidak stop. Sepengetahuan saya masih berjalan," ucap Qodari ketika memberikan keterangan pers di Gedung Bakom, Rabu (10/6/2026).
Dia memaparkan bahwa masyarakat harus bisa membedakan antara operasional program MBG dengan proses pembangunan atau persiapan SPPG baru.
Menurut penjelasannya, penundaan yang diterapkan saat ini hanya menyasar pada fase persiapan unit SPPG yang belum mulai beroperasi.
"Pelaksanaan MBG itu tidak berhenti. Pelaksanaan MBG tidak berhenti. Tetapi SPPG yang sedang tahapan persiapan itu memang stop dulu," kata Qodari.
Menurut Qodari, sejumlah hambatan yang belakangan muncul berhubungan dengan sisi teknis distribusi anggaran, termasuk proses top up biaya operasional untuk menyokong jalannya program di lapangan.
"Kalau berkaitan dengan yang belum beroperasi memang kemarin setahu saya ada soal pengiriman anggaran, pengiriman anggaran, top up istilahnya teknisnya," ujarnya.
Qodari menegaskan bahwa seluruh SPPG yang telah beroperasi akan terus menjalankan fungsinya untuk mendistribusikan makanan bergizi bagi para penerima manfaat.
Oleh sebab itu, pemerintah menjamin bahwa secara umum program MBG masih terus berlanjut.
"Nah kalau untuk SPPG yang sudah operasional ya tetap berjalan," katanya.
Dia menduga bahwa anggapan berhentinya program MBG berakar dari adanya dua kebijakan yang berjalan secara bersamaan, yaitu moratorium persiapan pembangunan SPPG baru serta tahap penyaluran dana operasional bagi unit yang sudah eksis.
"Mungkin ini ada semacam koinsidensi di mana ada rencana untuk moratorium persiapan pembangunan SPPG baru dengan distribusi anggaran untuk top up yang dipergunakan untuk operasional dari MBG di SPPG," ujarnya.
Mengenai seberapa lama moratorium tersebut akan berlangsung, Qodari menyampaikan bahwa perkara ini masih masuk dalam tahap evaluasi oleh pimpinan baru BGN.
Ia menyarankan agar penjelasan terperinci mengenai kebijakan ini disampaikan langsung oleh Kepala BGN, Nanik.
"Itu yang saya maksudkan dengan harus ditanyakan kepada Bu Nanik dan saya yakin bahwa sedang dipersiapkan dokumennya secara menyeluruh," kata Qodari.
Menurut penuturannya, saat ini BGN sedang meracik perhitungan dan tata kelola program secara lebih menyeluruh setelah adanya pergantian struktur kepemimpinan di lembaga tersebut.
Maka dari itu, pemerintah berharap masyarakat bersedia memberi waktu bagi jajaran pimpinan yang baru untuk menuntaskan proses evaluasi.
"Kami harus maklum juga bahwa Bu Nanik baru ditunjuk, baru dilantik, demikian juga wakil-wakilnya, dan karena itu kami berikan waktu," ujarnya.
Sekali lagi, Qodari menekankan bahwa penghentian sementara hanya ditujukan untuk persiapan pembangunan SPPG yang belum beroperasi, sedangkan layanan MBG kepada masyarakat tetap tidak terganggu.
"Saya ulangi lagi, MBG-nya tidak berhenti, tapi persiapan SPPG baru yang belum operasional dari informasi Bu Nanik itu moratorium dulu, distop dulu. Bagaimana kelanjutan berikutnya tentu sedang disiapkan oleh Ibu Nanik dan pimpinan BGN untuk melakukan penjelasan," tandas Qodari.