JAKARTA - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menegaskan bahwa Dana Desa perlu diarahkan untuk mengakomodasi isu perubahan iklim. Langkah ini dilakukan seiring meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi yang berdampak langsung pada wilayah perdesaan.
Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) Samsul Widodo menyampaikan hal ini dalam Workshop Formula Indeks Risiko Iklim Desa (IRID) sebagai Insentif Tambahan Dana Desa di Jakarta. Ia menekankan bahwa integrasi isu perubahan iklim dalam perencanaan dan penganggaran desa menjadi kebutuhan mendesak bagi ketahanan desa.
Penggunaan Indeks Risiko Iklim Desa sebagai Dasar Anggaran
Samsul menegaskan bahwa instrumen Indeks Risiko Iklim Desa tidak boleh hanya menjadi laporan tahunan semata. Indeks ini harus dijadikan dasar penggunaan anggaran desa untuk menghadapi dampak perubahan iklim secara nyata dan terukur.
Dengan penerapan IRID, setiap desa dapat menilai risiko iklim dan menyesuaikan prioritas pembangunan. Hal ini juga mendorong alokasi Dana Desa lebih efisien untuk mitigasi dan adaptasi bencana.
Reformasi Kebijakan dan Skema Climate Policy Based Financing
Penguatan respons Dana Desa terhadap perubahan iklim menjadi bagian dari reformasi kebijakan skema Climate Policy Based Financing. Skema ini melibatkan Bappenas sebagai executing agency dan Asian Infrastructure Investment Bank sebagai mitra pembiayaan untuk mendukung proyek desa berketahanan iklim.
Melalui skema ini, alokasi Dana Desa tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga memperhitungkan risiko iklim. Desa diharapkan dapat memanfaatkan dana untuk kegiatan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim secara berkelanjutan.
Strategi Nasional Desa Berketahanan Iklim
Salah satu agenda reformasi yang sedang disusun adalah strategi nasional untuk desa berketahanan iklim. Tujuannya agar desa mampu menghadapi tren peningkatan bencana akibat perubahan iklim yang kini semakin intensif dan sering terjadi.
Strategi ini mencakup langkah-langkah mitigasi seperti pembangunan tanggul, sistem drainase, dan konservasi lahan. Selain itu, desa didorong untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko hidrometeorologi.
Literasi Masyarakat Desa dan Ketahanan Iklim
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyatakan pentingnya meningkatkan literasi masyarakat desa terkait ketangguhan menghadapi perubahan iklim. Tingkat literasi yang masih rendah menjadi tantangan utama dalam upaya membangun desa yang tangguh bencana.
Dengan peningkatan literasi, masyarakat desa dapat menjadi pelaku utama dalam mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim. Edukasi ini juga memungkinkan warga memahami pentingnya penggunaan Dana Desa untuk program ketahanan iklim.
Harapan Kemendes PDT untuk Desa Tangguh Perubahan Iklim
Kemendes PDT berharap desa dapat memanfaatkan Dana Desa secara strategis untuk memperkuat ketahanan iklim. Desa yang siap menghadapi risiko bencana akan mampu mengurangi kerugian sosial dan ekonomi serta menjaga keberlanjutan pembangunan.
Integrasi data risiko iklim ke dalam perencanaan desa menjadi kunci keberhasilan strategi ini. Dengan demikian, Dana Desa tidak hanya menjadi alat pembangunan fisik tetapi juga instrumen adaptasi perubahan iklim yang nyata.
Desa Sebagai Pusat Ketahanan dan Adaptasi Perubahan Iklim
Penekanan Kemendes PDT pada penggunaan Dana Desa untuk isu perubahan iklim menegaskan pentingnya desa dalam strategi nasional ketahanan bencana. Desa berketahanan iklim diharapkan mampu merespons tren peningkatan bencana hidrometeorologi dan menjadi contoh bagi pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.
Langkah-langkah ini menegaskan bahwa desa tidak hanya sebagai penerima manfaat Dana Desa, tetapi juga sebagai pelaku aktif dalam mitigasi bencana. Peningkatan kapasitas, literasi, dan integrasi isu perubahan iklim diharapkan menciptakan desa yang tangguh dan mandiri menghadapi tantangan zaman.