JAKARTA - Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menekankan pentingnya penguatan ekosistem kreatif dari berbagai daerah. Tujuannya agar sektor ekonomi kreatif (ekraf) bisa menjadi tulang punggung pertumbuhan daerah hingga tingkat nasional bahkan internasional.
“Kementerian Ekonomi Kreatif ke depannya lebih banyak memfokuskan untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ekraf sehingga bisa menghasilkan nilai tambah yang signifikan dan terus meningkat,” kata Riefky dalam keterangan resmi yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.
Kolaborasi Strategis dengan Pemerintah Daerah
Dalam pertemuan dengan Pemerintah Kota Banjarbaru yang berlangsung di Autograph Tower pada Kamis, 5 Februari 2026, Riefky menekankan pentingnya struktur ekosistem ekraf yang kuat. Komite Ekonomi Kreatif yang dilantik di Banjarbaru awal tahun ini menjadi langkah strategis membangun ekosistem kreatif yang kolaboratif dan berkelanjutan.
Komite Ekraf Banjarbaru diharapkan menjadi motor penggerak sektor kreatif unggulan di daerah. “Dengan networking bersama Pemerintah Daerah Banjarbaru dan Komite Ekraf, kita bisa lebih menjalin kolaborasi dan komunikasi menuju pengembangan Banjarbaru sebagai Kota Kreatif,” ujarnya.
Pemetaan dan Integrasi Database Ekraf
Kolaborasi Kementerian Ekonomi Kreatif dilakukan melalui pemetaan dan integrasi database ekraf. Pendataan ini mencakup pegiat di 17 subsektor, sehingga program bantuan, pelatihan, dan fasilitasi pemerintah bisa tepat sasaran.
“Tugas kementerian bersama pemda yaitu mengkurasi para pegiat ekraf mana yang mau dibawa dari local hero ke tingkat nasional dan dilanjutkan dari national champion go global. Jadi, mereka bisa mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau investor dari bisnis financing dengan pasar yang tepat,” ujar Riefky.
Dorongan Pemerataan Ekraf di Seluruh Daerah
Staf Khusus Menteri Bidang Isu Strategis dan Antar Lembaga Kementerian Ekraf, Rian Syaf, menekankan perlunya semua kepala daerah membuat nomenklatur ekraf. Dengan nomenklatur, semangat ekonomi kreatif bisa hidup di setiap daerah dan memberikan arah kebijakan yang jelas.
Tahun ini, ditargetkan ada 30 provinsi dan 89 kabupaten/kota yang memiliki nomenklatur ekonomi kreatif. Nomenklatur tersebut bisa digabung dengan dinas terkait atau berjalan mandiri, sehingga memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Roadmap Banjarbaru Menuju Kota Kreatif
Ketua Harian Komite Ekraf Banjarbaru, Narwanto, menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Banjarbaru telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif. Peraturan ini memberikan kepastian hukum, fasilitasi, dan arah kebijakan bagi 17 subsektor ekonomi kreatif di kota tersebut.
“Kami sudah siapkan roadmap atau peta jalan Banjarbaru menuju Kota Kreatif. Alhamdulillah, respon audiensi hari ini berjalan baik dan bisa menyelaraskan linear dengan dukungan program-program dari Kementerian Ekraf yang bisa dikolaborasikan bersama Kota Banjarbaru,” ujarnya.
Mendorong Local Hero hingga Go Global
Program ini memungkinkan para pelaku ekonomi kreatif lokal untuk berkembang dari level local hero ke national champion. Dengan dukungan pemerintah dan akses pembiayaan, mereka juga berpeluang menembus pasar internasional.
Pendekatan ini diharapkan menciptakan ekosistem yang berkelanjutan, memperkuat inovasi berbasis komunitas, dan mengoptimalkan potensi ekonomi kreatif di seluruh Indonesia. Dukungan dari pemerintah daerah dan kementerian menjadi kunci keberhasilan transformasi ini.
Penguatan Ekonomi Kreatif sebagai Sumber Pertumbuhan Daerah
Ekonomi kreatif kini dipandang sebagai sumber pertumbuhan baru yang dapat meningkatkan PDRB daerah. Kolaborasi strategis antara kementerian, pemerintah daerah, dan komunitas kreatif diharapkan mempercepat transformasi ini secara menyeluruh.
Pemetaan yang tepat dan pendataan terintegrasi menjadikan pelaku kreatif lebih mudah mendapatkan fasilitas pelatihan, bantuan modal, dan akses pasar. Hal ini diharapkan memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem ekonomi kreatif global.