JAKARTA - Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 200 miliar untuk diskon paket transportasi pada Februari-Maret 2026. Langkah ini dilakukan sehubungan dengan momen Ramadan dan Lebaran yang biasanya meningkatkan mobilitas masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan, “Kalau anggarannya relatif, untuk diskon transportasi sekitar Rp 200 miliar.” Pemerintah berharap insentif ini bisa meringankan biaya perjalanan masyarakat.
Tujuan utama dari kebijakan ini adalah meningkatkan mobilitas dan menggerakkan aktivitas ekonomi secara luas. Mobilitas yang tinggi diharapkan berdampak positif pada sektor perdagangan, pariwisata, dan jasa transportasi.
Diskon Penerbangan Domestik dan Skema PPN
Airlangga menjelaskan pemerintah memberikan diskon tiket penerbangan domestik kelas ekonomi hingga sekitar 16%. Insentif ini dilakukan melalui skema Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah.
“Tapi ini hanya kelas ekonomi dan hanya penerbangan domestik,” tegas Airlangga. Skema ini diharapkan menurunkan biaya perjalanan dan mendorong masyarakat untuk memanfaatkan transportasi udara.
Selain itu, pengelola bandara juga ikut memberikan keringanan biaya. Angkasa Pura menawarkan diskon airport tax hingga 50% agar biaya perjalanan lebih terjangkau bagi masyarakat.
Harga avtur juga mendapatkan potongan dari pemerintah untuk menekan biaya operasional maskapai. Langkah ini mendukung keberlanjutan insentif penerbangan domestik selama periode Ramadan dan Lebaran 2026.
Diskon Moda Transportasi Lainnya
Tidak hanya sektor penerbangan, pemerintah juga menyiapkan diskon untuk transportasi laut dan kereta api. Tarif angkutan laut dan kereta api diberikan potongan hingga 30% untuk menstimulasi mobilitas masyarakat.
Bagi pengguna kendaraan pribadi, pemerintah menyiapkan diskon tarif jalan tol hingga 20%. Kebijakan ini bertujuan mengurangi beban biaya perjalanan selama musim mudik dan balik Lebaran.
Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan masyarakat dalam bepergian. Kombinasi diskon di berbagai moda transportasi diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026.
Dampak Kebijakan terhadap Ekonomi Nasional
Airlangga menekankan bahwa rangkaian kebijakan ini bertujuan menggerakkan ekonomi lebih tinggi pada kuartal pertama 2026. “Nah targetnya kita menggerakkan ekonomi lebih tinggi karena kuartal pertama itu penting," ujarnya.
Kebijakan transportasi yang terintegrasi ini juga diharapkan menstimulasi aktivitas bisnis dan pariwisata. Mobilitas masyarakat yang meningkat akan berdampak positif pada sektor usaha kecil, menengah, dan layanan publik.
Dengan stimulus ini, pemerintah menargetkan peningkatan konsumsi domestik selama Ramadan dan Lebaran. Aktivitas ekonomi yang lebih tinggi akan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional di awal tahun.
Potongan biaya transportasi di berbagai sektor menjadi bagian dari strategi pemerintah mendorong mobilitas sekaligus menekan biaya perjalanan. Hal ini diharapkan membuat masyarakat lebih mudah melakukan perjalanan jarak jauh maupun lokal.
Kebijakan ini juga menunjukkan koordinasi pemerintah yang baik antara kementerian dan pengelola transportasi. Dukungan di sektor penerbangan, laut, kereta, dan tol diharapkan menciptakan efek sinergis pada perekonomian.
Selain mendorong mobilitas, stimulus transportasi juga meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan biaya perjalanan yang lebih rendah, masyarakat bisa mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan lain selama periode Ramadan dan Lebaran.
Rencana pemerintah ini menunjukkan fokus pada penguatan ekonomi kuartal pertama melalui peningkatan mobilitas masyarakat. Targetnya adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan merata di awal tahun 2026.
Dengan berbagai insentif, pemerintah berharap masyarakat tetap produktif dan kegiatan ekonomi tetap berjalan lancar. Kebijakan ini sekaligus menyiapkan infrastruktur transportasi untuk menghadapi lonjakan pengguna selama momen penting nasional.
Langkah ini juga diharapkan dapat mendorong penggunaan moda transportasi publik lebih optimal. Dampaknya, kemacetan dan biaya perjalanan masyarakat dapat berkurang, sementara ekonomi tetap bergerak.
Kebijakan transportasi ini menjadi contoh sinergi antara pemerintah pusat dan pengelola transportasi. Dampak positif jangka pendek dan panjang diharapkan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.