JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bertolak ke Provinsi Aceh untuk meninjau dampak bencana banjir dan longsor yang melanda beberapa kabupaten. Kunjungan ini dilakukan sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap korban sekaligus memastikan proses pemulihan berjalan cepat dan tepat sasaran.
Gibran berangkat dari Lanud TNI Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, 17 Desember 2025, sekitar pukul 06.00 WIB. Ia mengenakan kemeja biru muda dan diterbangkan dengan pesawat rombongan terbatas menuju lokasi terdampak.
Peninjauan Kabupaten Gayo Lues
Di Kabupaten Gayo Lues, Gibran menyapa para pengungsi di Posko Desa Kampung Gumpang Lumpuh. Ia juga meninjau kondisi Jembatan Aih yang terputus, yang menjadi salah satu akses vital warga setempat.
Kehadiran Wapres di posko bertujuan untuk memastikan kebutuhan dasar pengungsi, seperti makanan, air bersih, dan layanan kesehatan, terpenuhi. Gibran menekankan pentingnya percepatan perbaikan infrastruktur agar aktivitas ekonomi masyarakat kembali normal.
Kunjungan ke Kabupaten Pidie Jaya
Setelah itu, Wapres melanjutkan kunjungan ke Kabupaten Pidie Jaya untuk meninjau Posko Masjid At Taqwa Meunasah Balek. Ia juga melihat kondisi Jembatan Meureudu yang terdampak bencana, menjadi salah satu jalur transportasi utama masyarakat.
Gibran menekankan koordinasi antara pemerintah daerah dan BNPB agar penyaluran bantuan berjalan efektif. Peninjauan ini juga dimaksudkan untuk memetakan prioritas pemulihan infrastruktur dan permukiman terdampak.
Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah
Dalam kunjungan ini, Wapres didampingi Gubernur Aceh Muzakir Manaf serta Bupati Gayo Lues Suhaidi dan Bupati Pidie Sarjani Abdullah. Kolaborasi tersebut diharapkan mempercepat identifikasi kebutuhan pengungsi dan perencanaan rekonstruksi daerah terdampak.
Sejumlah kabupaten yang terdampak bencana antara lain Aceh Tamiang, Kota Langsa, Aceh Timur, Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, Bireuen, Pidie Jaya, Pidie, Bener Meriah, Gayo Lues, Aceh Singkil, dan Aceh Selatan. Dari jumlah tersebut, 10 daerah telah ditetapkan status darurat bencana untuk mempercepat penanganan.
Fokus Pemulihan dan Mitigasi Bencana
Penetapan status darurat memudahkan pemerintah mengalokasikan sumber daya dan bantuan logistik. Wapres Gibran menekankan pentingnya mitigasi bencana untuk mencegah kerusakan lebih lanjut, termasuk perbaikan infrastruktur kritis dan penguatan fasilitas publik.
Pemulihan pascabencana bukan hanya memperbaiki fisik, tetapi juga memastikan masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman. Kehadiran Wapres di lapangan diharapkan memberi semangat bagi pengungsi dan mempercepat koordinasi lintas instansi.